Désactiver le préchargeur
Informations de contact

peraturan pemerintah tentang ijin concasseur pendirian mesin

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK …

15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran

WhatsApp: +86 18221755073

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA …

ayat (2) dari Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 1961 tentang pendirian Badan Pimpinan Umum Industri Mesin dan Alat Listrik, Presiden Direktur bertanggung jawab kepada Menteri dan para Direktur bertanggung jawab kepada Presiden Direktur. (3) Gaji dan penghasilan lain anggota-anggota Direksi ditetapkan oleh Menteri dengan

WhatsApp: +86 18221755073

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA …

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 175 TAHUN 1961 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN PERKEBUNAN NEGARA KESATUAN PERINTIS. I. UMUM Dalam rangka penyelenggaraan ekonomi terpimpin perlu memberikan status dan bentuk baru kepada perusahaan-perusahaan perkebunan PPN Baru sesuai dengan Undang-undang Nomor 19 Prp tahun 1960. …

WhatsApp: +86 18221755073

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK …

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215); 9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara

WhatsApp: +86 18221755073

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA …

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN NEGARA INDUSTRI LOGAM DAN MESIN. BAB I PENDIRIAN Pasal 1. (1) Dengan nama Perusahaan Negara Industri Logam dan Mesin selanjutnya disebut P.N. Industri Logam dan Mesin didirikan suatu perusahaan Negara sebagai dimaksud dalam Undang- undang Nomor 19 Prp tahun 1960 tentang …

WhatsApp: +86 18221755073

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA …

PENDIRIAN PERUSAHAN PERSEROAN (PERSERO) DALAM BIDANG USAHA INDUSTRI MESIN PERKAKAS PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembangunan nasional khususnya dalam ... Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969

WhatsApp: +86 18221755073

peraturan pemerintah tentang ijin pendirian mesin …

peraturan pemerintah tentang ijin pendirian mesin crusher. peraturan pemerintah tentang ijin pendirian mesin crusher crusherasia crushers 7260 htmlPeraturan Pemerintah No 13 Tahun 1987 Tentang: Ijin Usaha 183 PDF Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 198&peraturan pemerintah tentang ijin pendirian mesin crusher. Consulte Mais informação

WhatsApp: +86 18221755073

Syarat Pendirian Usaha Bengkel Motor

AMDAL lalu lintas dan kelestarian lingkungan. Khusus untuk penanganan dan pembuangan limbah B-3 (Bahan Beracun dan Berbahaya) yang dihasilkan selama proses operasi usaha jasa bengkel motor diatur melalui Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1999 jo. Peraturan Pemerintah No. 85 tahun 1999.

WhatsApp: +86 18221755073

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN …

Pasal 97 ayat (5), Pasal 98 ayat (4), dan Pasal 101 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik

WhatsApp: +86 18221755073

SALINAN PERATURAN BADAN KOORDINASI …

TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN FASILITAS PENANAMAN MODAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 88 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha …

WhatsApp: +86 18221755073

IMPOR

- Dalam Keputusan Menteri ini diatur tentang : 1. Izin Usaha Industri adalah izin yang dikeluarkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan atau pejabat yang mendapat pelimpahan …

WhatsApp: +86 18221755073

Peraturan Pemerintah Nomor : 10 TAHUN 2004

Peraturan Pemerintah, 10 TAHUN 2004. BAB IV PELAKSANAAN PENDIRIAN PERSERO. Pasal 4. Pelaksanaan pendirian Persero sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan menurut ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang …

WhatsApp: +86 18221755073

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA …

ayat (2) dari Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 1961 tentang pendirian Badan Pimpinan Umum Industri Mesin dan Alat Listrik, Presiden Direktur bertanggung jawab kepada Menteri dan para Direktur bertanggungjawab kepada Presiden Direktur. (3) Gaji dan penghasilan lain anggota-anggota Direksi ditetapkan oleh Menteri dengan

WhatsApp: +86 18221755073

PP No. 22 Tahun 2021

Peraturan Pemerintah (PP) TENTANG Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup: ABSTRAK: Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. ...

WhatsApp: +86 18221755073

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK …

3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5260); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintergrasi secara

WhatsApp: +86 18221755073

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini, maka Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1957 tentang Penyaluran Perusahaan-perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1144) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1957 (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 150) dinyatakan …

WhatsApp: +86 18221755073

PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR : 14 …

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3595); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 25, …

WhatsApp: +86 18221755073

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA …

Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang Pendirian Perusahaan-perusahaan Negara Sapta Motor, Karya Cotas, Fajar Ternak, Mega Electro (Mesin dan Gaya Electro), Pengolahan dan Pernis Pabrik "Utama" dan Permata Nusantara. BAB I Pendirian. Pasal 1 (1) Dengan nama-nama: P.N. Sapta Motor; P.N. Karya Cotas; P.N. Fajar Ternak;

WhatsApp: +86 18221755073

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK …

NOMOR 03/KP/IV/1978 TENTANG IMPOR MESIN FOTO COPY BERWARNA. Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG KETENTUAN IMPOR MESIN MULTIFUNGSI BERWARNA, MESIN FOTOKOPI BERWARNA DAN MESIN PRINTER BERWARNA. Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan : 1. a. Mesin …

WhatsApp: +86 18221755073

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PENDAFTARAN DAN PENGAWASAN PENGGUNAAN MESIN PELINTING SIGARET (ROKOK). Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Izin Usaha Industri yang selanjutnya disebut IUI adalah izin yang diperlukan bagi setiap pendirian perusahaan industri dan atau perluasannya. 2.

WhatsApp: +86 18221755073